Soal Persaingan UKM, Ekonom: Hukum Usaha Kita Bukan Bebas, Melainkan Sehat

Ekonom sekaligus dosen di Universitas Padjadjaran, Kodrat Wibowo mencatat sektor usaha kecil dan menengah (UKM) mulai dari digitalisasi hingga kemitraan.

Hal itu dia sampaikan dalam acara Sarasehan Virtual 100 Ekonom: Transformasi Ekonomi Indonesia Menuju Negara Maju dan Berdaya Saing oleh CNBC Indonesia, Selasa (15/9/2020).

Baca Juga: Hambat Produktivitas, Pemerintah Bertekad Turunkan Stunting Menjadi 14%

"UKM ini catatan saya di KPPU mungkin yang sudah melek digital di bawah 10%," kata Kodrat, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pemerintah tengah mengupayakan digitalisasi UKM namun ada kendala yang membuat upaya tersebut tak efektif.

Baca Juga: Alasan Satgas Covid-19 Tak Sarankan Masker Scuba

"Jangankan persaingan public competitive sebagai benchmark, persaingan usaha yang sehat saja kita masih sulit diterima karena menghambat investasi. Jalan keluar paling gampang untuk mengakomodasi keseluruhan kita memenuhi asumsi agar akselerasi ekonomi bisa deal adalah kemitraan," jelas Kodrat.

"Dengan kemitraan kita nggak tempatkan persaingan, kita nggak tempatkan UKM agar bisa digital lalu bersaing dengan usaha besar, head to head yang sudah memiliki kapasitas besar. Kemitraan ini perlu dibangun, semua strategi pembangunan yang ada nggak bisa disamakan pelaku usaha apalagi UKM," sambung Kodrat.

Baca Juga: Pangkas Birokrasi, Jokowi Bakal Bubarkan 13 Lembaga Negara

Meski sama-sama bisni, level bidang garapan UKM berbeda denga nusaha besar. Tentu harus ada proteksi agar persaingan sehat.

"Boleh dikatakan hukum usaha kita bukan bebas tapi yang sehat. Akibatnya nggak mungkin UKM dipaksa efisien mereka dipaksa head to head," tandas Kodrat. (Al-Hanaan)

Image by Mediamodifier from Pixabay