Pemerintah Pacu Aktivitas Industri Untuk Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi
- MyCity News
- Aug 16, 2020
- 3 min read
Pemerintah berusaha mempercepat reformasi fundamental di sektor kesehatan akibat pandemi Covid-19. Pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan.
Demikian ucapan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di kompleks Parlemen Gedung DPR/MPR, Jumat (14/8/2020).
Menurut Jokowi, salah satu upaya yang diprioritaskan adalah pengembangan industri obat dan alat kesehatan.
Untuk itu, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita berupaya mewujudkan industri obat dan alat kesehatan agar bisa menjadi sektor mandiri dalam negeri.
Harapannya, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi dan secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor.
"Kami mendorong agar sektor industri obat dan alat kesehatan dapat menjadi pemain utama dan tuan rumah di negeri sendiri. Apalagi, sektor ini masuk dalam kategori high demand di tengah masa pandemi Covid-19. Ini sebagai salah satu potensinya," ungkap Agus, Menteri Perindustrian (Menperin).
Lebih lanjut, Agus menjelaskan kemandirian industri obat dan alat kesehatan harus ditopang dengan pendalaman struktur manufakturnya, mulai dari sektor hulu, menengah, hingga hilir.
Untuk mendukung kemandirian sektor obat dan alat kesehatan, Kemenperin menerbitkan diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Produk Farmasi.
"Peningkatan utilisasi TKDN merupakan kunci utama agar Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri di sektor farmasi, khususnya dalam hal produksi bahan baku obat," jelas Agus.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang membangun lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Pembangunan lumbung pangan bertujuan memperkuat cadangan pangan nasional dari hulu ke hilir produk pangan industri.
Harapannya, hasil lumbung pangan tak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga pasar internasional. Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta, dan masyarakat. Dalam penerapannya tak lagi menggunakan cara manual tetapi teknologi modern dan kecanggihan digital.
"Kami akan berupaya memperkuat di sektor hilirnya untuk menghasilkan produk-produk pangan yang kompetitif di kancah nasional dan global. Apalagi, industri makanan dan minuman merupakan satu dari lima sektor manufaktur yang menjadi awal penerapan industri 4.0 sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0," terang Agus.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan pembangunan beberapa kilang minyak untuk mengolah minyak mentah menjadi minyak jadi. Kilang minyak ini juga penggerak industri petrokimia yang memasok produk industri hilir agar memiliki nilai tambah.
Saat ini, Indonesia sudah mampu mengolah bijih nikel menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan mengembangkannya menjadi bahan utama untuk baterai lithium.
Fakta ini membuka peluang untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan, meningkatkan peluang kerja, dan mengurangi energi fosil. Bahkan, Indonesia berpotensi mengembangkan baterai lithium, mobil listrik dunia, dan menjadi produsen teknologi di masa depan.
"Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi ini diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui capaian nilai ekspor," lanjut Agus.
Pemerintah juga membangun kawasan industri terpadu termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa. Misalnya, Kawasan Industri Batang, Subang, dan Majalengka. Upaya ini bertujuan menarik investasi potensial dan menyinergikan industri skala besar dengan industri kecil menengah (IKM).
"Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, kawasan industri akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang selalu bersinergi dengan kewirausahaan masyarakat dan UMKM, untuk menyediakan kesempatan kerja bagi generasi muda yang belum bekerja, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri," terang Agus.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah menata regulasi yang tepat bagi pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem yang kondusif.
"Artinya, peraturan nantinya tidak tumpang tindih atau menjadi rumit. Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat," tandas Agus.
Terakhir, Menperin menekankan pemerintah bertekad memacu aktivitas sektor industri manufaktur agar menjadi motor penggerak bagi roda perekonomian nasional.
"Selama ini, kegiatan industri terbukti memberikan efek yang luas, mulai dari penerimaan devisa berupa investasi dan ekspor hingga menambah jumlah penyerapan tenaga kerja yang berkualitas secara luas," pungas Agus. (Al-Hanaan)
Foto oleh Kateryna Babaieva dari Pexels
Comments