Pemerintah Anggarkan Rp 124 T Untuk Koperasi dan UMKM

Pandemi Covid-19 memukul banyak sektor, terutama sektor ekonomi. Banyak perusahaan yang lesu bahkan berhenti beroperasi. Untuk itu pemerintah mengalokasikan dana untuk memulihkan ekonomi terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengalokasikan anggaran bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp124 triliun.

Anggaran itu meliputi insentif pajak sebesar Rp 2,4 T, relaksasi dan restrukturisasi kredit sebesar Rp 114,06 T, dan perluasan modal kerja UMKM sebesar Rp 7 T.

Baca Juga: Lagi, Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Modal Kerja ke Pelaku UKM

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan dana bantuan sudah tersalurkan sekitar 24 persen dari total dana bantuan. Target alokasi dana harus tersalurkan sebelum September 2020.

"Untuk di koperasi, sudah sekitar 24%. Lalu target kita di akhir bulan Juli ini bisa 50 persen. Insyaallah sebelum September bisa 100 persen," kata Teten saat dialog di Media Media Center Gugus Tugas di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Seluruh dana bantuan UMKM disalurkan melalui BPD, BPR, koperasi simpan pinjam, dan koperasi melalui LPDB.

"Yang saya pegang langsung adalah sekarang 1 triliun itu untuk koperasi, jadi lewat koperasi. Nah sekarang kita salurkan lewat lembaga dana bergulir di tempat kami. Kami bisa memberikan bantuan modal kerja bagi koperasi sampai 100 miliar. Jadi, silahkan saja mengajukan," Teten menjelaskan.

Kementerian Koperasi dan UKM turut mendampingi koperasi dalam melakukan adaptasi bisnis dan inovasi produk sesuai permintaan pasar.

"Yang kita coba dampingi di awal itu bagaimana mereka melakukan adaptasi bisnis, dan inovasi produk disesuaikan dengan permintaan market," kata Teten.

Baca Juga: Penyerapan Anggaran Bantuan UMKM Baru 22 Persen dari Rp123 Triliun

Menurut Teten, selama pandemi Covid-19, kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan pokok dan alat perlindungan diri. Untuk itu, pemerintah membantu Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) untuk memproduksi alat kesehatan, seperti masker.

"Waktu itu kita coba dampingi supaya mereka bikin masker, masker kain. Kami carikan juga bahan bakunya, kami carikan juga offtaker-nya," lanjut Teten.

Pemerintah juga memastikan produksi alat kesehatan sesuai standar WHO.

"Saya kira kita dampingi, kita juga kerja sama dengan Daruma ynag melakukan quality control, kurasi produk, juga marketingya. Jadi kita juga mengikuti standar WHO," terang Teten.

Saat pandemi, jumlah akun di lokapasar meningkat untuk menghindari kontak fisik.

"Sekarang jumlah account yang jualan di marketplace meningkat. Jadi banyak warung digital, ya. Nah itu temen-temen yang memang kehilangan pekerjaannya," kata Teten.

Sektor kuliner pun tak luput dari perhatian pemerintah. Kementerian Koperasi dan UKM mengadakan pelatihan dan edukasi kepada UMKM kuliner.

"Jadi saat ini kita juga mengingatkan, mulai bikin pelatihan-pelatihan juga, edukasi untuk UMKM terutama di sektor kuliner, pasca pandemi Covid ini, satu, akan kultur barunya itu orang akan lebih senang belanja di online. Terus kedua juga aspek kesehatan juga jadi pertimbangan utama konsumen," ujar Teten.

Baca Juga: Pemerintah Perpanjang Bantuan Listrik Hingga September 2020

Di akhir dialog, Teten mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Upaya pemerintah memberikan pembiayaan untuk meringankan para pelaku UMKM saja tak cukup.

"Bantuan pemerintah sebesar apapun tapi kita tidak bisa mengatasi Covid ini dalam waktu dekat ini akan berat. Kita tidak bisa lagi kembali ke kehidupan yang normal. Kita harus segera akhiri dan karena itu jangan anggap enteng mari kita disiplin, patuhi protokol kesehatan," Teten memungkasi. (Al-Hanaan)

Foto: Dume Sinaga - KOMBEN BNPB