Iran Buat Undang-Undang Kripto Demi Lindungi Uang Dalam Negeri

Melansir coindesk.com (21/5/2020), Presiden Iran Hassan Rouhani meminta pemerintah untuk menghentikan pendekatan nasional terbarukan untuk kemunculan industri kripto. Hukuman untuk penyelundupan di Iran berupa denda dan pemenjaraan.

Hanya beberapa bulan lalu, pemerintahan Presiden Donald Trump meningkatkan kepentingan bahwa rakyat Iran menggunakan aset digital guna menghindari sanksi.

ArzDigital, situs berita Iran melaporkan pada hari Rabu, Pada seminar strategi ekonomi nasional, Rouhani mengatakan pada pejabat Bank Sentral Iran (CBI) dan kementrian teknologi komunikasi dan informasi, dan departemen energi bahwa mereka butuh untuk melengkapi strategi nasional baru untuk penambangan kripto (crypto mining) termasuk regulasi dan penghasilan penambangan.

Berita tersebut sekitar dua hari setelah parlemen Iran mempublikasikan undang-undang yang mengajukan untuk menerapkan pertukaran mata uang asing yang ketat dan regulasi penyelundupan mata uang untuk mata uang kripto. Hukum parlementer yang baru mensyaratkan pertukaran kripto yang beroperasi di negara untuk mendaftar dulu dengan CBI sebagai upaya untuk mencegah kapital yang keluar meninggalkan negara.

Iran adalah salah satu di antara negara pertama yang secara resmi mengakui penambangan mata uang kripto sebagai industri resmi pada Juli 2019. Pemerintah sekarang mengeluarkan lisensi penambangan, memberikan perusahaan hak untuk menambang dan kemudian menjual aset-aset digital yang diproduksi. Sebuah industri melaporkan pada Januari bahwa Iran telah mengeluarkan lebih dari 1.000 lisensi dalam enam bulan pertama.

Menurut Bitcoin Mining Map, Iran sekarang mempunyai 4% saham dalam hash rate total bitcoin. Jumlah ini dua kali lipat lebih banyak dibandingkan awal September 2019. Hash rate adalah pengukur daya komputasi dalam menambang uang kripto. Dapat dikatakan, hash rate merupakan tolok ukur kekuatan dan keamanan sistem blockchain Bitcoin.

Masih belum jelas mengapa Rouhani menginginkan pejabat Iran untuk mempertimbangkan kembali regulasi penambangan bitcoin. Dengan penekanan pada nilai yang meninggalkan negara dalam bentuk mata uang kripto, ini membuat presiden ingin memastikan penambang untuk tidak membawa kabur uang mereka dari kantong pemerintah. (Al-Hanaan)

Photo by David McBee from Pexels