Diminta Ahok untuk Dibubarkan, Ini Respons Kementerian BUMN

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahja Purnama, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Ahok meminta agar Kementerian BUMN dibubarkan. Hal itu segera mendapatkan respons dari Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

Alasan Ahok meminta Kementerian BUMN untuk dibubarkan karena banyak tata kelola perusahaan negara yang tidak efisien. Arya menilai ide Ahok soal superholding sudah lama dipikirkan oleh Kementerian BUMN. Namun, Kementerian BUMN tak ingin terburu-buru melakukannya.

"Jadi kita uji dulu ini semua. Kita jangan buru-buru mau superholding, Itu ide besar memang ya, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif nggak? sekarang ini kan masih sendiri-sendiri ini. Jadi masih jauh itu, pemikiran mengenai super holding masih jauh sekali," kata Arya kepada wartawan, Rabu (16/9/2020).

Baca Juga:

1. Yurianto: Jangan Buat Prediksi Covid-19 Tanpa Upaya Komprehensif

2. PLN: Tarif Listrik Turun Tanpa Syarat Apa Pun

3. Hobi Buang Makanan, Cina Tutup 13.600 Akun Mukbang

4. PBB: UU Keamanan Nasional Kekang Kebebasan Berekspresi Hong Kong

Arya menambahkan, Kementerian BUMN melihat bahwa saat ini yang sangat penting adalah memastikan antar BUMN bisa saling inline atau sejalan dalam hal supply chain (rantai pasok).

Arya menjelaskan supply chain antar BUMN masih belum berjalan dengan baik. Oleh karenanya, dengan kondisi tersebut Kementerian BUMN tak mau terburu-buru membuat superholding.

Saat ini Kementerian BUMN membentuk klaster-klaster perusahaan pelat merah dan akan dilihat manfaatnya sebelum melangkah ke superholding.

"Jadi nanti kita lihat dengan kondisi supply chain-supply chain antara klaster-klaster, misalnya klaster pertanian gitu. Itu adalah cara-cara kita untuk bagaimana membangun supply chain end-to-end dari BUMN yang satu sampai akhir gitu," paparnya.

Arya menjelaskan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir ingin memastikan supply chain tersebut dapat terbangun antar BUMN.

"Jadi pak Erick ini pengin memastikan semua jalan dulu ini antara end-to-end supply chain antara BUMN-BUMN. Itu yang kita sampaikan juga di DPR. Di Komisi 6 sudah kita sampaikan mengenai strategi kita mengenai klaster-klaster, dan DPR juga melihat itu adalah cara langkah kita untuk bisa mendapatkan kondisi saat ini yang terbaik," dia menutup. (Arie Nugroho)