Tujuh Langkah Kesiapsiagaan Hadapi Erupsi Gunung Api

Pandemi Covid-19 belum berakhir. Selain harus waspada dengan penyakit TBC yang penularannya masif, kita juga harus waspada dengan potensi erupsi Gunung Merapi.

Saat ini, Gunung Merapi berstatus level II. Meski demikian, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Merapi harus diwaspadai terutama oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Pada Rabu (8/7/2020), Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lilik Kurniawan mengujungi sejumlah desa yang berada di kawasan rawan bencana (KRB) III.

KRB III ini diantaranya pos pantau Merapi di Desa Balerante dan Desa Jrakah, jalur evakuasi di Desa Sidorejo, dan tempat pengungsian di Desa Tegalmulyo.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo juga memberikan edukasi bagi masyarakat di Desa Tlogo Lele. Sambil mendampingi Gubernur Jateng, Lili menjelaskan kegiatan ini adalah kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah alam menanggapi kondisi terkait aktivitas Gunung Merapi.

"Diketahui sebelumnya bahwa BNPB telah bersurat pada tanggal 7 Juli 2020 meminta kepada BPBD DIY dan Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan dinas dan lembaga tertentu terkait perkembangan kondisi Gunung Merapi dan kesiapsiagaan bencana di masa pandemi Covid-19," Lili menjelaskan.

Ada empat daerah yang akan terdampak erupsi Gunung Merapi, yaitu Sleman, Klaten, Magelang, dan Boyolali. Untuk itu, Lili mengimbau masyarakat untuk menerapkan tujuh langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi erupsi Gunung Merapi.

Pertama, sosialisasi dan edukasi terkait kesiapsiagaan dalam menghaapi erupsi gunung api.

Kedua, pengecekan jalur evakuasi dan rambu peringatan dini bencana; serta penyiapan tempat evakuasi dan persediaan logistik.

Ketiga, koordinasi dengan dengan dinas terkait (BPPTKG dan Pos Pengamatan Gunung Merapi) untuk informasi erupsi gunung api dan bahaya sekunder seperti banjir lahar dingin dan hujan abu vulkanik.

Keempat, koordinasi dengan dinas dan lembaga terkait seperti Dinas Kominfo, RAPI, Orari, Senkom, Dinas Pariwisata, Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah untuk penyebaran informasi ke masyarakat. Wisatawan diharapkan tak melakukan aktivitas di zona KRB Gunung Merapi dengan radius sesuai rekomendasi pihak terkait.

Kelima, koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait data ODP dan Rumah Sakit yang berada di KRB gunung api. ODP dan PDP harus mempunyai tempat khusus agar terpisah dari masyarakat yang sehat.

Keenam, penerapan protokol kesehatan.

"Jika diperlukan dapat menetapkan status siaga darurat, mengaktifkan rencana kontingensi, serta mendirikan pos komando siaga darurat bencana," Lili menyebut langkah ketujuh.

Gubernur Ganjar Pranowo meminta BPBD Klaten untuk melakukan simulasi kebencanaan. Simulasi itu bertujuan melatih dan menjamin keamanan warga ketika evakuasi dan mengungsi. Latihan evakuasi harus segera dilakukan sementara jalur evakuasi masih dalam pengerjaan.

"Kalau warga sebenarnya sudah siap, cuma ini kan suasananya lagi Covid-19. Harus ada latihan evakuasi. Juga harus ada tambahan tenaga medis yang bisa menjelaskan ini ke masyarakat saat mengungsi. Juga desa paseduluran sudah siap juga," terang Ganjar.

Kepala BPPTKG Hanik Humaida mengatakan, kondisi Gunung Merapi saat ini statusnya masih waspada, jaraknya setengah centimeter per hari. Trendnya masih terjadi inflasi, dan pemendekan terjadi selama ini. (Al-Hanaan)

Foto: Tasril Mulyadi - BNPB