Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengungkapkan mogok nasional merupakan langkah terakhir para buruh untuk menentang pengesahan UU Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Sebenarnya ia sendiri tak ingin sampai ada aksi mogok nasional. Namun, mogok terpaksa dilakukan karena buruh dikhianati dalam proses pembentukan UU itu. Meski Said sendiri menyadari dampak demo lebih besar daripada demo masa Covid-19 di depan Gedung DPR.
"Kami tidak ingin melakukan mogok nasional, ini merugikan semua pihak, tapi berbagai upaya udah kami lakukan, lobi, konsep, kemudian pendekatan-pendekatan, masuk ke dalam tim perumus tapi ini dikhianati, dipercepat pembahasannya. Maka terpaksa kami menggunakan hak konstitusional kami yaitu mogok nasional," kata Said, Selasa (6/10/2020).
"Memang mogok oleh serikat buruh di seluruh dunia, hak mogok yang diatur konvensi ILO (Organisasi Buruh Internasional) nomor 87 dan konvensi ILO nomor 98, memang itu melumpuhkan ekonomi di tingkat perusahaan dan mungkin berdampak secara nasional. Tapi ngga ada piliha," tambah Said.
UU Ciptaker dinilai akan memudahkan investasi dan perluasan lapangan kerja. Said pun jelas mendukung masuknya invetasi asing. Hanya saja ia tak setuju jika hak buruh dikebiri dan jika itu terjadi, wajar jika buruh melakukan perlawanan.
"Saya ingin tegaskan kaum buruh bersama pemerintahan Jokowi setuju mengundang investasi, membuka lapangan kerja. Tapi yang kami nggak setuju, jangan kurangi hak buruh yang sedang bekerja dan tentu orang yang masuk pasar kerja harus dilindungi. Mana mungkin dia punya masa depan dengan kontrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup. Gimana buruh perempuan alat reproduksinya harus dijaga kalau dia nggak punya hak istirahat atau cuti melahirkan, tapi jangan dipotong upahnya. Itu adalah sikap, bukan melawan pemerintah," tegas Said. (Al-Hanaan)
Foto: Istimewa
Comentarios