PSBB Total Tingkatkan Risiko PHK Massal dan Kemiskinan

Jumlah kasus positif Covid-19 semakin meningkat. Jika peningkatan kasus Covid-19 tak terkendali, pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Pada kuartal II (Q2) tahun 2020, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -5,32%.

Banyak ekonom yang meramal Indonesia akan jatuh ke jurang resesi pada Q3 2020. Hal ini semakin meyakinkan dengan penerapan PSBB di Jakarta yang efektif mulai 14 September 2020.

Baca Juga: Jumat (11/9/2020), Kasus Positif Covid-19 Bertambah 3.737, Sembuh 2.707, Meninggal Dunia 88

Kepala Ekonom BCA, David Sumual mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap negatif baik ada PSBB maupun tidak. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q3 2020 sebesar -1% hingga -3%.

"Bukan hal aneh karena menurut World Bank 93% negara dunia akan masuk resesi. Maka tak heran kalau Indonesia juga resesi. Karena negara-negara maju diprediksi akan masuk resesi," terang David, Kamis (10/9/2020).

Baca Juga: Menaker Ungkap Alasan Keringanan Iuran BPJS Telat 6 Bulan

Sebagai informasi, negara dikatakan mengalami resesi jika produk dometsik bruto (PDB) tumbuh negatif selama dua kuartal berturut-turut secara tahunan (year-on-year/YoY).

Sementara itu, negara dikatakan mengalami resesi teknikal jika ekonomi berkontraksi atau tumbuh negatif secara kuartalan (quarter-to-quarter/QtQ).

Baca Juga: Soal PDB Q3&Q4, Erick Thohir: Kalau Bisa Nol atau Plus

Seperti yang diketahui bersama, Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB sejak 10 April 2020 melalui PMK Nomor 9 Tahun 2020 dan Pergub DKI Nomor 33 Tahun 2020. Sejak itu, PSBB diperpanjang hingga tiga kali yang berakhir pada 4 Juni 2020.

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB transisi fase I mulai 5 Juni 2020. PSBB transisi pun mengalami lima kali perpanjangan hingga 10 September 2020.

Baca Juga: Ekonom INDEF: PSBB Total Bakal Bikin RI Resesi

Terakhir, Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB yang lebih ketat karena peningkatan kasus positif Covid-19 yang efektif pada 14 September 2020.

PSBB dan Gelombang 3 PHK Massal

Senada dengan David, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan dampak terburuk resesi dan PSBB total adalah gelombang tiga PHK massal.

Baca Juga: 2 Alasan Indonesia Bakal Resesi, Menkeu: Kondisinya Tidak Sangat Buruk

Lebih jauh, Bhima merinci masing-masing gelombang PHK beserta dampaknya.

Gelombang PHK pertama terjadi saat PSBB pertama yang berdampak pada pariwisata, perhotelan, dan restoran terdampak. Selanjutnya, gelombang PHK kedua menghancirkan sektor industri manufaktur dan ritel pada pertengahan Juni-Juli 2020.

"Nah gelombang ketiga PHK ini akan merata di hampir semua sektor, termasuk perdagangan, transportasi, dan bisnis properti," kata Bhima, Jakarta (11/9/2020).

Baca Juga: Pertamina Gandeng 9 Perusahaan Untuk Wujudkan 100% TKDN di Pertashop

Selain itu, kemiskinan bisa meningkat drastis karena cadangan uang tunai masyarakat miskin sedikit. Banyak usaha yang tutup dan omzet menurun.

Untuk itu, pengangguran dan kemiskinan harus diantisipasi agar krisis 1998 silam tak terulang. Salah satunya adalah percepatan penyaluran bantuan pemerintah.

Baca Juga: Menaker Bisa Tarik Lagi Subsidi Gaji yang Sudah Disalurkan, Alasannya Ini

Ia menyarankan pengalihan realisasi stimulus macet seperti subsidi bunga menjadi bantuan langsung tunai (BLT) untuk pekerja informal.

"Program Kartu Pra Kerja itu dibongkar total dirubah BLT untuk pengangguran. Jangan dikasih training dulu, ini situasi mendesak pengangguran harus di beri subsidi juga yang jumlahnya bahkan lebih besar dari subsidi upah pekerja formal," kata Bhima.

Baca Juga: Gawat! AS Larang Warganya Kunjungi Indonesia Jika Tak Mendesak

Stagflasi dan Resesi

Meski berpotensi besar akan resesi, Indonesia tidak akan mengalami stagflasi. Stagflasi adalah singkatan dari stagnasi dan inflasi. Stagnasi adalah berhentinya perekonomian, sedangkan inflasi adalah meningkatnya harga barang.

Stagflasi terjadi saat pertumbuhan ekonomi menurun terus dan diikuti dengan peningkatan pengangguran pada saat yang sama.

"Stagflasi tidak. Inflasi malah cenderung rendah karena aktivitas ekonomi minim kalau ada PSBB," kata David, kepala ekonom BCA.

Baca Juga: Berdayakan Ekonomi Masyarakat, Dana Otonomi Khusus Papua Capai Rp7,8 T

Di sisi lain, Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengatakan inflasi Indonesia termasuk rendah sekali. Bahkan, Indonesia mengalami deflasi selama dua bulan berturut-turut.

"Stagflasi Itu artinya pertumbuhan ekonomi yg rendah atau minus diikuti dengan inflasi yg tinggi. Inflasi Kita kan sangat rendah," tutur Piter.

Baca Juga: Hadapi Covid-19, Ketua BPK RI Serukan 3 Dasar Tata Kelola Keuangan

Piter mengatakan PSBB transisi lalu, perekonomian Indonesia bergerak lagi meski lambat dan terbatas. Dengan adanya PSBB total ini, perekonomian akan kembali melambat.

"Penyaluran kredit mulai tumbuh terutama dengan dorongan likuiditas dari Pemerintah. Semua Akan berbalik melambat kembali," ungkap Piter.

Jika PSBB Jakarta berlangsung hingga akhir 2020, dampaknya akan luar biasa. Ekonomi akan terpuruk dan penyaluran kredit berhenti.

Baca Juga: Turki Prihatin! Kedutaan Serbia di Israel Pindah ke Yerusalem

Pelambatan kredit membuat kredit macet (non performing loan/NPL) meningkat dan ini bisa diredam dengan kebijakan restrukturisasi kredit.

"Tanpa pengetatan PSBB, saya perkirakan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III-2020 akan minus 3%. Dengan pengetatan PSBB pasti naik lagi di atas 3%. Untuk the whole year, bergantung kepada berapa lama pengetatan ini akan berlangsung," tutur Piter. (Al-Hanaan)

Image by Gerd Altmann from Pixabay