Perihal Demo Tolak UU Ciptaker, Airlangga: Ada Aktor yang Biayai Demo

Aksi demo buruh berlangsung sejak Selasa (6/10/2020) hingga Kamis, (8/10/2020) menuai reaksi dari pemerintah. Pemerintah menilai ada aktor di balik demo buruh yang menolak UU Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020).

Baca Juga: Arah Transformasi Digital Indonesia, Ilham Habibie: Jangan Copy Paste Negara Lain!

Airlangga memandang aktor itu sebagai orang yang egois lantaran menggerakkan demo di tengah pandemi namun ia sendiri bersembunyi di balik layar.

Untuk itu, pemerintah memantau sponsor di balik aksi demo buruh yang menolak UU Ciptaker. Bahkan, pemerintah tak segan menindak tegas secara hukum jika demo semakin ricuh. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang diharuskan untuk menaati protokol kesehatan.

Baca Juga: Menko Airlangga: UU Ciptaker Tingkatkan Daya Saing dan Dorong RI Jadi Negara Maju

"Situasi sekarang adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), jadi ini berpotensi untuk menyebarkan Covid-19. Oleh karena itu, dalam PSBB sudah jelas aturannya dan pemerintah sudah berbicara dengan aparat untuk melakukan tindakan tegas," tegas Airlangga.

Masalahnya, demo bisa memperpanjang masa pemulihan ekonomi lantaran penularan Covid-19 tak kunjung usai. Jika situasi semakin tak kondusif, pemerintah akan membawa kasus demo buruh ke jalur hukum.

Baca Juga: Soal Mogok Kerja, Presiden KSPI: Itu Adalah Sikap, Bukan Melawan Pemerintah

"Kita tidak bisa menghukum hanya berdasarkan kata-kata. Tentu kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan. Apabila ada tindakan hukum, pemerintah mengambil tindakan tegas, terutama melalui aparat penegak hukum," tandas Airlangga.

Airlangga menyebut ada 30 juta orang yang ingin mendapat pekerjaan. Ia berharap para buruh yang berdemo membaca UU Ciptaker terlebih dahulu. Tak heran, ia menganggap demo sudah dirancang dengan rapi jauh sebelum UU Ciptaker disahkan oleh pemerintah bersama DPR.

Baca Juga: Pertamina Akan Setarakan Harga Pertalite dengan Premium untuk Jawa, Bali & Sumatera

"Demo itu digerakkan tanpa melihat isi undang-undang dan sebagian dari penggerak demo memang ditugaskan untuk demo. Bukan persoalan isinya apa. Jadi ini adalah gerakan yang dimobilisasi," ungkap Airlangga.

"Dan dimobilisasinya itu sebelum undang-undang diketok dan jadwalnya sudah dibuat tanggalnya. Jadi kita harus melihat secara objektif bahwa ini memang ada gerakan dari mereka di balik layar yang memang ingin mendapatkan perhatian," sambung Airlangga.

Baca Juga: Rabu (7/10/2020), Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.538, Sembuh 3.854, Meninggal Dunia 98

Bahkan, pemerintah sudah mengetahui ada buruh yang sengaja dikirimkan untuk berdemo, meski 90% pabrik tetap beroperasi seperti biasa.

"Memang ada beberapa pabrik 'mengirimkan utusan' karena mereka khawatir pabriknya terganggu. Nah, ini lah tentu sebagai pengikut-pengikut 'merasa harus berpartisipasi' dalam kegiatan-kegiatan semacam ini," tandas Airlangga. (Al-Hanaan)

Foto: Novrian Arbi - ANTARA