PDIP Sarankan Pembatalan PSBB Total, Gerindra: Jangan Bersikap Tak Adil!

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta sedang hangat dibicarakan. Pro dan kontra mewarnai penetapan kebijakan itu.

Di satu sisi, kebijakan PSBB total di Jakarta mendapat dukungan (pro) dari Fraksi Gerindra. Di sisi lain, kebijakan PSBB total mendapat tentangan (kontra) dari Fraksi PDI Perjuangan.

Baca Juga: Soal PSBB, Kang Emil: Tak Ada Kubu Ekonomi vs. Kesehatan

"Saya merasa perlu untuk memberikan tanggapan balik atas berbagai kritik yang disampaikan sejumlah menteri yang menganggap seolah-olah kebijakan PSBB yang diputuskan oleh Gubernur DKI itu melenceng atau bertentangan dengan pemerintah pusat," kata Mohammad Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra. Demikian dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu (12/9/2020).

Taufik mengungkapkan kritik itu tidak tepat karena keputusan Anies sesuai dengan instruksi Jokowi saat sidang kabinet paripurna, Senin (7/9/2020). Dalam sidang itu, Jokowi mengimbau seluruh pihak untuk mementingkan kesehatan dibandingkan ekonomi.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Dampak Serius PSBB

"Saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kunci dari ekonomi kita agar menjadi baik adalah kesehatan yang baik. Artinya, lanjut Presiden, fokus penanganan COVID-19 adalah masalah kesehatan. Kesehatan harus dinomorsatukan," kata Taufik.

Taufik heran dengan kritik para menteri karena keputusan Anies justru menyelamatkan jiwa masyarakat.

Baca Juga: Pertamina Jamin Pasokan BBM Aman Selama PSBB Total

"Kebijakan Anies Baswedan memberlakukan PSBB 'total' dengan mengistilahkan 'mencabut rem darurat' merupakan upaya menyelamatkan warga Jakarta dari makin merajalelanya COVID-19. Jumlah warga yang positif Covid-19 terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir," terang Taufik.

"Saya menilai aneh jika sejumlah menteri yang merupakan anak buah Pak Jokowi mengkritik sebuah kebijakan yang sejalan dengan instruksi Presiden. Sangat tidak elok jika menteri mengambil sikap yang berseberangan dengan Presiden dalam prinsip penanganan COVID-19. Mestinya para menteri tersebut mendukung kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta. Apalagi Jakarta merupakan barometer nasional. Janganlah bersikap tidak adil karena Anies Baswedan yang bicara/mengambil keputusan," tambah Taufik.

Baca Juga: Ramalan IMF: Cina Berjaya, Indonesia Siapkan Iklim Investasi

Di lain pihak, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono menilai kebijakan Anies mengandung motif politik dan rakyat kecil yang sudah terdampak Covid-19 kian terpuruk akibat PSBB total/ketat.

"Hentikan dan batalkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total/ketat oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta," imbau Gembong. (Al-Hanaan)

Foto: Warta Kota