Jokowi Punya Cara Ampuh Menghindarkan Indonesia dari Resesi Ekonomi

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), mengeluarkan stimulus baru di paruh kedua tahun ini. Stimulus ini berisi perpanjangan bantuan sosial hingga bantuan kepada pegawai swasta yang gajinya di bawah Rp5 juta.

Ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, bantuan ini diberikan agar bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional secara cepat. Apalagi, realisasi penyaluran bantuan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih rendah, yakni di angka Rp695,2 triliun.

"Berbagai langkah ini dilakukan karena sampai Agustus penyerapan PEN masih perlu ditingkatkan," kata Sri Mulyani, Rabu (5/8/2020).

Baca Juga:

1. Anies Baswedan Perpanjang PSBB dengan Masa Transisi

2. New Normal, Risma Minta Kantin Sekolah Tak Buka

3. Novel Baswedan Mengadu ke Jokowi Soal Hukuman Kasus Penyiraman Air Keras

4. Lockdown 5 Bulan, Berat Badan Pria di Wuhan Naik 100 Kg

Beberapa stimulus baru yang akan dikeluarkan Sri Mulyani adalah, Pertama, memberikan bantuan dengan mengurangi beban listrik bagi dunia usaha yakni industri bisnis dan sosial. Dimana, dalam hal ini pemerintah akan meminta PLN menghilangkan biaya minimum tagihan listrik kepada industri bisnis dan sosial yang tertekan karena pandemi Covid-19.

Dengan demikian, maka pelaku usaha di sektor tersebut hanya perlu membayar tagihan listrik sesuai dengan penggunaannya. Untuk ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp3 triliun sebagai kompensasi kepada PLN.

"Pemerintah minta PLN agar tidak lagi berikan tagihan minimum kepada industri bisnis dan sektor sosial, agar para pelanggan ini hanya bayar sebesar apa yang mereka gunakan. Ini sangat berguna untuk sektor pariwisata, hotel, perdagangan yang selama ini operasi sangat turun sehingga penggunaan listrik turun," ujarnya.

Kemudian, Sri Mulyani juga akan menurunkan kembali cicilan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 yang selama ini telah diberikan diskon 30%, dan akan diturunkan lagi menjadi 50%.

Selanjutnya, untuk mendorong konsumsi, pemerintah akan memberikan tambahan bantuan sosial (bansos) untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berupa beras seberat 15 kg. Ini akan diberikan kepada 10 juta masyarakat dengan total anggaran Rp4,6 triliun.

Lalu, pemerintah juga akan memberikan bantuan tunai Rp500 ribu bagi penerima kartu sembako di luar PKH. Ini diberikan kepada sekitar 10 juta masyarakat dengan total anggaran Rp 5 triliun yang akan mulai dibayarkan pada Agustus ini.

Ada juga bantuan sosial produktif bagi 12 juta UMKM yang masing-masing mendapatkan Rp 2,4 juta. Adapun total anggaran yang disediakan sebesar Rp30 triliun.

Terbaru dan masih dalam kajian adalah pemerintah akan memberikan bantuan berupa tambahan gaji kepada pegawai swasta yang gajinya di bawah Rp5 juta per bulan. Ini akan diberikan kepada sekitar 13 juta pegawai dengan total anggaran Rp31,2 triliun. (Arie Nugroho)