Indonesia dan Swiss Tandatangani MoU Penanggulangan Bencana

Baru-baru ini berita bencana alam melanda Sulawesi dan Papua. Ribuan rumah hanyut, belasan ribu orang mengungsi, dan infrastruktur rusak berat. Penanggulangan bencana di Indonesia harus mendapat prioritas dalam pembangunan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan Konfederasi Swiss menandatangani memorandum saling pengertian (Memorandum of Understanding/MoU) untuk menanggulangi bencana. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana di masing-masing negara.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mewakili pemerintah Indonesia dalam penanda tanganan kerja sama ini. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan Swiss terkenal maju dalam teknologi medis dan farmasi.

Kerja sama bilateral ini bermanfaat untuk Indonesia dalam penanganan bencana alam dan non-alam seperti pandemi Covid-19. Bencana alam yang tercakup dalam kerja sama ini adalah bencana geologi dan hidrometeorologi, yakni gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor.

"Swiss adalah salah satu mitra internasional penting bagi Indonesia di berbagai bidang dan sekarang menjadi mitra kami dalam manajemen bencana," kata Doni saat menerima Duta Besar Swiss di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Doni juga mengapresiasi komitmen pemerintah Swiss yang mendukung pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana.

"MoU ini akan semakin memperkuat kapasitas Indonesia dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana," ujar Doni.

Kerja sama dalam MoU ini mencakup kegiatan penelitian, pertukaran informasi, dan penyediaan bantuan. Selain itu, kerja sama juga mencakup tiga tahap dalam penanggulangan bencana, yaitu pra, saat, dan pascabencana.

Di sisi lain, Duta Besar Swiss Kurt Kunz menyampaikan Swiss bekerja sama dengan AHA Center di tingkat Asia Tenggara dalam bidang penanggulangan bencana. Hubungan diplomatik antara Swiss dan Indonesia di berbagai bidang telah berlangsung lama.

Kerja sama dengan Indonesia akan berlangsung selama lima tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan persetujuan diplomatik kedua negara. (Al-Hanaan)

Foto: Rusnadi Suyatman P