Komisi IV DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak terkait pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, Senin (5/10/2020) pukul 10.15 WIB.
RDP dibuka oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi dan dihadiri oleh Dirjen PSP & Dirjen Tanaman Pangan Kementan Kementan, Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, serta Dirut PT Pupuk Indonesia Holding Company.
Dedi membahas masalah pertanian yang selalu berulang seperti kelangkaan pasokan, lonjakan harga atau biaya bahan baku pupuk bersubsidi, dan penyaluran pupuk subsidi yang tak tepat sasaran.
"Pemerintah mencoba mengantisipasi permasalahan tersebut melalui kebijakan kartu tani. Namun dalam pelaksanaannya pun masih mengalami beberapa tantangan, antara lain petani yang lupa pin. Karena petani banyak yang belum pernah pakai ATM, jadi dia tidak tahu," jelas Dedi.
Lebih jauh, ia mengungkapkan tak semua petani terdaftar dalam program kartu tani. Untuk itu, Komisi IV DPR RI memfokuskan pada pendataan petani dan luas lahan sawah sebagai dasar penentuan kebutuhan pokok.
"Yang juga mendapat perhatian komisi IV DPR RI, terkait dengan kurang bayar kepada PT Pupuk Indonesia. Sekali lagi adalah kurang bayar terhadap PT Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia-nya kalau ngomongin kurang bayar tidak berani di di luar rapat komisi IV," tandas Dedi. (Al-Hanaan)
Foto: Pusri
Comments