Data Bansos Bermasalah, Menkeu: Data Belum Update Sejak 2015

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu kelemahan Indonesia adalah masalah data. Data merupakan masalah tersendiri dalam pemberian bantuan sosial (bansos) di masa pandemi.

Menurut Menkeu, data masyarakat penerima bansos dari pemerintah tidak mutakhir (update) bahkan sejak 2015 silam.

Baca Juga: Diakui 140 Negara, Bio Farma Optimistis Bisa Produksi 250 Juta Vaksin per Tahun

"Nah waktu ditelisik ternyata data itu belum update sejak 2015," kata Sri Mulyani dalam siaran pers daring, Selasa (11/8/2020).

Proses pemutakhiran data tergantung pada Pemerintah Daerah masing-masing berdasarkan peraturan Undang-Undang baru. Oleh karena itu, banyak Pemda yang tidak rutin melakukan pemutakhiran data.

"Nah Pemda tidak semuanya lakukan updating sampai kemudian terjadi covid di 2020 yang membutuhkan data yang lebih baru," katanya.

Proses pemutakhiran data menimbulkan deviasi antara data Kementerian Sosial dan realita yang terjadi di masyarakat. Tak heran penerima bantuan sosial tidak terdata, pun sebaliknya.

"Paling sulit, kalau kita lakukan masif, anggarannya diberikan, maka kemungkinan terjadi kalau data belum clean dan consolidated ada pihak yang dapatkan 1 sampai 2 bantuan pemerintah dan ada yang belum atau tidak dapatkan. Ini akan timbulkan dimensi ketidakadilan yang biasanya menimbulkan reaksi masyarakat," papar Sri Mulyani.

Baca Juga: Menteri ESDM Ajak Generasi Milenial Kembangkan Bisnis EBT

Meski demikian, Menkeu mengatakan pemerintah tak bisa menunggu hingga data mutakhir karena bansos bersifat mendesak. Pemerintah harus segera menyalurkan bansos sembari memutakhirkan data.

"Tapi pemerintah can't afford wait data to be perfect. Makanya, dilakukan pembayaran dulu sambil ke bawah kita tambahkan lagi program sosial untuk bisa menyapu yang belum mendapatkan," tutup Sri Mulyani. (Al-Hanaan)

Foto: Biro KLI-Kemenkeu

https://www.youtube.com/watch?v=CWtiL9ojaF8