BNPB Tingkatkan Kualitas Pelayanan Melalui Reformasi Birokrasi

Dalam organisasi perlu dilakukan reformasi agar manajemen pemerintahan lebih baik dari masa ke masa. Reformasi birokrasi juga dilakukan di lingkungan BNPB untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Nilai-nilai tersebut membuat kualitas tata kelola berdampak pada pelaksanaan program pembangunan nasional terutama di bidang penanggulangan bencana.

Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pemantapan di delapan area perubahan sesuai dengan ketetapan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Sekretaris Utama BNPB, Harmensyah mengatakan Reformasi Birokrasi (RB) BNPB mendorong agar keberadaan setiap unsur BNPB dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

"Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak BNPB untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Harmensyah saat Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan BNPB di Graha BNPB, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Untuk mewujudkan RB di lingkungan BNPB, Harmensyah mengatakan pihaknya melakukan enam program yaitu:

1. Tim RB BNPB di level Instansi dan di level Eselon I dan Eselon II Mandiri;

2. pembentukan tim Asesor dan Agen Perubahan di setiap unit kerja;

3. pembangunan zona integritas di beberapa unit kerja;

4. penetapan Road Map RB 2020-2024 yang berisi rencana aksi pelaksanaan RB untuk 8 area perubahan; dan

5. penetapan proses bisnis, evaluasi kelembagaan, akuntabilitas dan pengawasan.

"Keenam, penetapan kebijakan-kebijakan terkait peningkatan pelayanan publik dan budaya kinerja," Harmensyah menambahkan di depan Tim Evaluasi dari Kemenpan-RB.

Ketua Tim Evaluasi Kemenpan-RB, Desmarwita mengatakan BNPB mengirimkan rencana aksi RB untuk menindaklanjuti rekomendasi dari pihaknya. Ia dan timnya ingin mendapat informasi mengenai kemajuan dan perkembangan pelaksanaan RB dan SAKIP di lingkungan BNPB.

Desmarwita mengatakan informasi mengenai hal-hal yang baik dan buruk dibutuhkan untuk perbaikan secara berkelanjutan. Mereka juga turut mengawasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dan menyusun profil instansi pemerintah dalam pelaksanaan RB dan SAKIP agar institusi saling belajar.

Kesungguhan BNPB dalam RB terlihat saat para pejabat eselon I dan eselon II melakukan pendampingan aktif untuk setiap kelompok kerja. (Al-Hanaan)

Foto: Theophilus Yanuarto - BNPB