BNPB Berdayakan Masyarakat Jateng & DI Yogyakarta Untuk Melek Bencana di Masa Pandemi

Sebanyak 100 peserta dari 42 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta mengikuti kegiatan Pendampingan Pengelola Infrastruktur Darurat yang diadakan oleh Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB, Solo, Senin (24/8/2020).

Kegiatan pendampingan dikemas dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) dengan tema 'Terbentuknya SDM Berkualitas Dalam Penanganan Infrastruktur Darurat, Cepat, Tepat dan Akuntabel'.

Baca Juga: Kurang Banyak! Penerimaan Pajak Baru Rp711 T per Juli 2020

Pelaksana tugas Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat, Budhi Erwanto mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia dalam kebencanaan.

Materi yang dipelajari diantaranya kaji cepat kebutuhan infrastruktur pada saat darurat bencana, pendampingan, perencanaan dan verifikasi pemulihan prasarana vital, sarana dan utilitas, serta kegiatan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dukungan infrastruktur darurat.

"Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan menghasilkan pengelola infrastruktur darurat yang memiliki kapasitas yang baik," kata Budhi.

Provinsi Jawa Tengaah dan Yogayakarta dipilih karena memiliki 35 kabupaten/kota. Di samping itu, kejadian bencana setiap tahun di Jawa Tengah cukup tinggi.

Baca Juga: Pendapatan PLN Turun Rp3 Triliun per Bulan Akibat Covid-19

Tak heran, beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta pernah menerima bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk kegiatan perbaikan darurat dampak bencana.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Dody Ruswandi menjadi pemateri pertama menekankan betapa pentingnya dinamika dalam penanggulangan bencana dan penanganan darurat.

"Dibutuhkan regulasi yang up to date agar penanganan darurat bencana dapat berjalan efektif dan efisien. Dibutuhkan pula penanganan darurat bencana yang lebih fleksibel namun tetap profesional," terang Dody.

Kegiatan Bimtek akan berlangsung selama enam hari dengan metode belajar berupa pemaparan dan diskusi di kelas dan kunjungan lapangan ke lokasi yang (pernah) terdampak, atau lokasi yang penrah menerima bantuan dukungan infrastruktur darurat.

Baca Juga: Antisipasi Krisis Jarum Suntik, Indofarma Tingkatkan Produksi 3 Kali Lipat

Harapannya, kegiatan pendampingan pengelola infrastruktur darurat dapat mendukung program Prioritas Nasional (PN) yakni peningkatan sumber daya manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas khususnya pada penguatan manajemen kedaruratan. (Al-Hanaan)

Foto: BNPB