Anies Tarik Rem Darurat, Mahfud MD: Ini Tata Kata, Bukan Tata Negara

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menilai masalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta terjadi karena kesalahan tata kata, bukan tata negara.

Hal ini disampaikan oleh Mahfud dalam seminar nasional Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia secara daring, Sabtu (12/9/2020) malam.

Baca Juga: Sebut 3 Pergub PSBB Total, Anies Tekankan Prinsip Ini Untuk Atasi Covid-19

"Karena ini tata kata, bukan tata negara. Akibatnya kacau kayak begitu," kata Mahfud, dikutip dari Antara, Minggu (13/9/2020).

Dampaknya terasa setelah pengumuman PSBB. Pada Kamis (11/9/2020) pukul 11.00 WIB, para ekonom menginformasikan negara merugi senilai Rp297 triliun.

Baca Juga: Minggu (13/9/2020), Kasus Positif Covid-19 Bertambah 3.636, Sembuh 2.552, Meninggal Dunia 73

"Hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya (yang diumumkan PSBB) itu 'kan perubahan kebijakan," katanya.

Mahfud mengatakan pemerinta pusat mengetahui bahwa Jakarta akan menerapkan PSBB karena itu memang kewenangan daerah.

Baca Juga: Dokter Fauci Ramal Kehidupan Kembali Normal Akhir 2021

Ia pun mengamini bahwa perubahan kebijakan daerah bisa diterapkan dalam range tertentu. Namun, Jakarta seolah 'menarik rem darurat' dan inilah masalahnya.

"Misalnya, di daerah tertentu PSBB dilakukan untuk satu kampung. Di sana, diberlakukan untuk satu pesantren. Di sana, diberlakukan untuk pasar, begitu," ujar Mahfud.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Dampak Serius PSBB

"Yang jadi persoalan itu, Jakarta itu bukan PSBB-nya, melainkan yang dikatakan Pak Qodari (Direktur Eksekutif Indobaremeter) itu rem daruratnya," lanjut Mahfud.

Seperti diketahui, Anies menarik rem darurat dan menerapkan PSBB lagi yang efektif mulai 14 September 2020. Pertimbangannya adalah ketersediaan tempat fasilitas kesehatan dan tingkat kematian yang tinggi.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Bikin Hubungan RI-Kanada Makin Mesra

"Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin," ucap Anies.

"Dalam rapat Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Covid-19 di Jakarta, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," ujarnya. (Al-Hanaan)

Foto: Istimewa