Presiden DK PBB Indonesia Hentikan Langkah Sanksi AS pada Iran

Indonesia, sebagai Presiden Dewan Keamanan Preserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyatakan tidak dalam posisi mengambil langkah lebih lanjut terkait upaya Amerika Serikat untuk menerapkan kembali sanksi PBB pada Iran karena tak ada konsensus.

Ada 13 anggota DK PBB menentang langkah AS karena menggunakan proses dalam kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia yang AS sudah keluar dari kesepakatan itu dua tahun lalu.

Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk PBB Dian Triansyah Djani yang menjadi presiden DK PBB untuk Agustus, merespon pertanyaan dari Rusia dan China tentang isu itu selama pertemuan tentang Timur Tengah.

Baca Juga:

1. Anies Baswedan Perpanjang PSBB dengan Masa Transisi

2. New Normal, Risma Minta Kantin Sekolah Tak Buka

3. Novel Baswedan Mengadu ke Jokowi Soal Hukuman Kasus Penyiraman Air Keras

4. Lockdown 5 Bulan, Berat Badan Pria di Wuhan Naik 100 Kg

Dubes AS untuk PBB Kelly Craft menyerang balik setelah Djani berbicara. “Izinkan saya membuatnya sangat, sangat jelas pemerintahan Trump tidak takut berdiri dengan teman terbatas pada masalah ini. Saya hanya sesalkan bahwa anggota lain dewan ini telah tersesat jalannya dan sekarang menemukan menemukan dirinya sendiri berdiri di pihak para teroris,” kata Craft, seperti dilansir Reuters, Kamis (27/8/2020).

Menanggapi penolakan Presiden DK PBB, Craft menuding DK PBB yang saat ini dipimpin Dubes Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani, kurang memiliki keberanian dan kejelasan moral.

"Iran mengobarkan konflik dan pembunuhan di seluruh dunia karena memasok senjata ke milisi proksi dan kelompok teroris," kata dia sebagaimana dilansir The National.

Menurut Craft, kondisi ini tentu membuat Rusia dan Cina berada di atas angin karena merasa senang atas disfungsi dan kegagalan DK PBB mengambil keputusan.

Dia mengatakan kini Iran merayakan pengaruh barunya atas negara-negara bebas di dunia. Sedangkan Hizbullah, rezim Houthi dan Nicolas Maduro di Venezuela tentu juga menyambut pengaruh baru Iran.

Selain itu, Craft juga mengkritik negara-negara Eropa karena menentang langkah untuk mengenakan sanksi pada Iran. Dia menegaskan, pemerintahan AS di bawah Donald Trump tidak takut berdiri secara terbatas dalam persoalan ini, karena menurutnya, kebenaranlah yang memandu tindakan AS.

"Saya hanya menyesal bahwa anggota lain dari dewan ini telah tersesat dan sekarang mereka berdiri di tengah-tengah teroris," kata Craft.

Di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyebut keputusan Presiden DK PBB itu sebagai langkah yang bijaksana. Sebab, hampir seluruh dewan menegaskan kebutuhan terpenting untuk melestarikan JCPOA, yang menurutnya penting bagi seluruh komunitas internasional, termasuk AS.

"Saya berharap Amerika Serikat pada akhirnya dapat merealisasikannya, dan tidak menempuh jalur ini yang tidak hanya ilegal tetapi juga tidak akan mengarah pada pencapaian hasil yang diharapkan oleh Amerika Serikat," katanya.

Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun menyebut kesimpulan Presiden DK PBB sebagai langkah yang tepat menuju arah yang benar. Dia mengatakan Beijing bertekad untuk mempertahankan multilateralisme, JCPOA dan perdamaian Timur Tengah. "Saya dapat meyakinkan Anda bahwa upaya mereka tidak akan pernah berhasil," katanya. (Arie Nugroho)