Pangkas Biaya Listrik Hingga 100%, Rida: Untuk Masyarakat yang Terdampak, Negara Harus Hadir
- MyCity News
- Jul 31, 2020
- 2 min read
Updated: Aug 3, 2020
Pembangunan infrastruktur listrik untuk program 35.000 megawatt (MW) terus berjalan di tengah pandemi Covid-19. Saat ini, ada 200 unit pembangkit listrik dengan total daya 8.187 MW telah beroperasi (Commercial Operation Date/COD). Kapasitas daya itu masuk ke dalam sistem kelistrikan nasional pada Juni 2020.
"Dari 35,53 GW itu ada yang sudah COD atau beroperasi kurang lebih 200 unit. Yakni sebesar 8,2 GW atau 23%. Selain itu, jumlah pembangkit yang sedang dalam tahap konstruksi ada 98 unit, sebesar 19,25 GW atau 54%," ungkap Rida Mulyana, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kamis (30/7/2020).
Sebanyak 45 unit pembangkit listrik atau 6,5 GW (19%) yang sudah tanda tangan kontrak, namun belum selesai konstruksi. Untuk pembangkit listrik yang masih dalam tahap pengadaan dan perencanaan sebanyak 54 unit atau 1.563 GW.
"Ini seluruhnya ada di PLN. Karena saat ini ada penurunan demand, maka kemudian PLN nanti di RUPTL akan digeser jadwal COD-nya agar tidak membebani lebih jauh ke operasional PLN," lanjut Rida.
Lebih lanjut, pemerintah mendorong PLN untuk berfokus pada transmisi dan distribusi untuk menambah permintaan konsumen listrik. Program 35.000 MW terdiri dari pembangkit, transmisi, dan gardu induk.
"Kita sendiri dari sisi pemerintah juga sudah mengimbau, meminta agar PLN sedikit mengalihkan fokusnya tidak lagi ke pembangkitan di 35.000 MW. PLN itu sudah didorong agar tidak lagi fokus di pembangkit tetapi lebih banyak di transmisi dan distribusi, agar listrik semakin banyak yang beli," papar Rida.
Di sisi lain, pemerintah berupaya meratakan akses listrik ke seluruh Indonesia. Pada semester I tahun 2020, rasio elektrifikasi nasional (REN) mencapai 99,09%. Sedangkan rasio desa berlistrik nasional mencapai 99,51%.
Untuk itu, pemerintah meningkatkan REN dengan melistriki 433 desa belum berlistrik melalui perluasan jaringan, pembangunan mini grid, dan program tabung listrik.
Realisasi investasi di sub-sektor ketenagalistrikan pada Juni 2020 mencapai USD3,97 miliar. Sebelum 2020 berakhir, investasi harus mencapai USD11,95 miliar.
Pandemi Covid-19 berdampak langsung pada realisasi investasi subsektor ketenagalistrikan. Pekerjaan konstruksi mengalami keterlambatan akibat pembatasan masuknya TKA dan peralatan.
Selama pandemi Covid-19, Kementerian ESDM melalui Dirjen Ketenagalistrikan menginstruksikan kepada PT PLN (Persero) terkait mekanisme pelaksanaan pemberian diskon tarif Pelanggan Rumah Tangga, Bisnis, dan Industri sebagai bagian stimulus ekonomi.
"Perlu kami sampaikan bahwa bantuan ini bersifat sementara, sebagai wujud kehadiran negara khususnya bagi masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi covid-19 ini," ungkap Rida.
Keringanan biaya listrik selama pandemi Covid-19 terbagi menjadi tiga, yaitu:
Diskon 100% bagi pelanggan rumah tangga daya 450 VA (R1/TR 450 VA) dari April s.d. September 2020
Diskon 50% bagi pelanggan rumah tangga daya 900 VA (R1/TR 900 VA) bersubsidi
Diskon 100% bagi pelanggan bisnis kecil daya 450 VA (B1/450 VA) dan industri kecil daya 450 VA (I1/450 VA) dari Mei s.d.Oktober 2020
"Pemerintah berupaya memitigasi risiko. Pemerintah berhitung. Untuk masyarakat yang paling terdampak dan berdampak kepada perekonomian nasional negara harus hadir," pungkas Rida.
Terbaru, pemerintah kembali memberikan keringanan tagihan listrik berupa pembebeasan ketentuan rekening minimum dan pembebasan biaya beban (abonemen).
Pembebasan ketentuan tarif minimum diberikan pada pelanggan golongan Sosial, Bisnis, dan Industri golongan 1.300 ke atas dan golongan layanan khusus.
Sementara pembebasan biaya beban atau abonemen diberikan pada golongan sosial 220, 450, dan 900 VA serta golongan Bisnis dan Industri golongan 900 VA. Keringanan tagihan ini berlaku sementara pada bulan Juli sampai dengan Desember 2020. (Al-Hanaan)
Image by Michal Jarmoluk from Pixabay
Comments