Kepala BPH Migas Dorong Penggunaan LNG untuk Kereta Api

Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa, dan Anggota Komisis VII DPR, Yulian Gunhar, beserta Komite BPH Migas, Ahamd Rizal, melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan. Tujuannya adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan sektor Migas.

Satu di antara agenda kunjungan tersebut adalah mengawasi pemanfaatan kuota jenis BBM tertentu (JBT) atau solar subsidi untuk konsumen pengguna kereta api umum penumpang dan angkutan barang pada PT Kereta Api (Persero) Divre III Palembang pada Kamis (6/8/2020) kemarin. Kunjungan tersebut diterima oleh Direktur Pengelolaan Sarana PT Kereta Api (Persero) Azahari.

Dalam kesempatan itu, Fanshurullah mengatakan kuota solar subsidi yang diberikan BPH Migas untuk PT KAI pada 2019 sebesar 243.262 kl dan realisasinya sebesar 246.025 kl atau 101,14% sehingga terjadi over kuota 1,14%.

Baca Juga:

1. Anies Baswedan Perpanjang PSBB dengan Masa Transisi

2. New Normal, Risma Minta Kantin Sekolah Tak Buka

3. Novel Baswedan Mengadu ke Jokowi Soal Hukuman Kasus Penyiraman Air Keras

4. Lockdown 5 Bulan, Berat Badan Pria di Wuhan Naik 100 Kg

"Tahun 2019 BPH Migas telah memberikan kuota BBM Subsidi untuk KAI sebesar 243.262 kl, jika dikalikan dengan harga jual ecerannya sebesar Rp 5.150, maka senilai Rp 1,2 triliun," ujar Ifan dalam keterangan tertulis yang diterima MyCity, Jumat (7/8/2020).

Ifan menjelaskan untuk mencegah terjadinya over kuota di tahun 2020, penetapan kuota BBM subsidi ditetapkan setiap triwulan. Adapun untuk triwulan I ditetapkan kuotanya sebesar 51.250 kl dan realisasinya 55.332 kl (107,96%).

"Kemudian untuk triwulan II dinaikkan menjadi 61.000 kl, akan tetapi karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk pencegahan COVID-19 yang berdampak pada pembatasan operasional kereta api, realisasinya hanya 12.774 kl (20,94%). Untuk triwulan III kuotanya sama dengan triwulan II yaitu 61.000 kl," jelasnya.

Lebih lanjut, Ifan menyampaikan pihaknya sudah melakukan pengecekan terkait angkutan kereta api barang untuk batubara ekspor yang menggunakan BBM subsidi.

"Berdasarkan pengecekan di lapangan terdapat kereta api barang untuk batubara ekspor ke China, India, Vietnam, Malaysia, dan Brunei rata-rata mengangkut 1 juta ton per bulan dengan konsumsi BBM sebanyak 3,5 ribu kl per bulan atau sekitar sekitar Rp 15,7 miliar per bulan atau Rp 189 miliar setahun," tegasnya.

Ifan berharap penggunaan minyak solar subsidi ini dapat digantikan dengan Liquified Natural Gas (LNG) sehingga subsidi BBM dapat lebih hemat. Selain harga LNG yang lebih murah, penggunaan LNG juga lebih clean energi.

Merespons hal ini, Yulian turut mendukung dan mendorong penggunaan gas alam cair atau LNG sebagai bahan bakar kereta api agar segera diimplementasikan dalam tahap komersialisasi.

"Selayaknya subsidi bahan bakar minyak itu hanya untuk rakyat Indonesia di dalam negeri guna menggerakkan perekonomian, jadi penggunaan pada kereta angkutan barang komoditas ekspor tidak layak diberikan subsidi BBM. Oleh karena itu, saya mendukung penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta, menggantikan penggunaan minyak solar," katanya. (Arie Nugroho)