BPH Migas & DPR Cek Digitalisasi SPBU di Sumsel

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah AS dan Anggota Komisi VII DPR-RI H. Yulian Gunhar, serta Komite BPH Migas, Ahmad Rizal, melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan dalam rangkan menjalankan fungsi pengawasan sektor migas.

Satu di antara agenda kunjungan kerja tersebut adalah bertemu dengan Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, Jumat (7/8/2020). Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor gubernur itu, isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu pengawasan Jenis BBM tertentu (solar subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium Penugasan) dan Penggunaan LNG sebagai bahan bakar kereta api khususnya di wilayah Divre III Palembang.

M. Fanshurullah Asa menyerahkan Surat Keputusan Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar subisidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium Penugasan) Tahun 2020 untuk Propinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru.

Baca Juga:

1. Anies Baswedan Perpanjang PSBB dengan Masa Transisi

2. New Normal, Risma Minta Kantin Sekolah Tak Buka

3. Novel Baswedan Mengadu ke Jokowi Soal Hukuman Kasus Penyiraman Air Keras

4. Lockdown 5 Bulan, Berat Badan Pria di Wuhan Naik 100 Kg

Kuota JBT yang ditetapkan oleh BPH Migas tahun 2020 sebanyak 557.688 KL, naik 2.796 KL (0,5%) dari kuota tahun 2019 sebesar 554.892 KL. Sedangkan kuota JBKP tahun 2020 sama dengan kuota tahun 2019 sebesar 256.438 KL.

Anggota Komisi VII DPR RI H Yulian Gunhar pada konferensi pers setelah acara pertemuan dengan gubernur meminta agar kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan oleh BPH Migas tersebut tepat sasaran dan dapat mencukupi hingga akhir tahun 2020 dan tidak terjadi over kuota seperti pada tahun 2019 yang disampaikan oleh Kepala BPH Migas dari kuota JBT sebesar 554.892 KL realisasinya mencapai 584.290 KL atau sebesar 105,3%.

Gunhar meminta agar Pemerintah Daerah benar-benar ikut aktif mengawasi penyaluran BBM subsidi tersebut agar tepat sasaran dan program digitalisasi SPBU yang saat ini sedang dilakukan oleh Pertamina dengan kerjasama dengan Telkom dapat digunakan secara efektif untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi.

Lebih lanjut Gunhar menyampaikan sesuai laporan yang di sampaikan oleh Kepala BPH Migas, sampai Agustus 2020 saat ini perkembangan digitalisasi SPBU yang dilaksanakan oleh Pertamina telah mencapai 55 % atau sejumlah 3.030 SPBU dari target 5.518 SPBU diseluruh Indonesia. Sedangkan untuk Propinsi Sumatera Selatan sendiri dari target implementasi 136 IT Nozzle yang tersambung di dashboard Pertamina baru 55 SPBU yang terealisasi (40,4%).

Sistem digitalisasi SPBU yang dikembangkan saat ini baru terbatas hanya untuk pencatatan volume transaksi, nilai penjualan transaksi. Dan pencatatan nomor polisi kendaraan yang dilakukan secara manual menggunakan EDC (electronic data capture).

"Saya harapkan program ini dapat terlaksana sampai mencapai target 100 persen, sesuai dengan janji Pertamina dan Telkom yang disampaikan ke BPH Migas bahwa digitalisasi SPBU akan selesai seluruhnya pada Agustus 2020 dan ke depan perlu ditingkatkan dalam kualitas digitalisasinya, seperti adanya monitoring dengan perangkat video analytic (CCTV)," tegas Gunhar.

Gunhar menemukan di lapangan bahwa apabila dilakukan pencatatan secara manual, itu menambah pekerjaan bagi operator SPBU. Selain itu tingkat kelelahan yang bertambah akan berdampak juga terhadap kualitas kinerjanya. Gunhar berpendapat digitalisasi SPBU amat penting.

"Untuk itu mutlak diperlukan sistem pencatatan dengan menggunakan CCTV yang berlangsung secara otomatis dan real time, dapat dipantau secara terus-menerus," tegas Yulian Gunhar, anggota DPR RI Fraksi PDIP dari Dapil Sumsel II ini.

Kegiatan digitalisasi yang dilakukan saat ini dalam rangka memudahkan pengawasan penyaluran BBM penugasan dan subsidi agar tepat volume dan tepat sasaran. Hal ini akan berdampak terhadap penghematan subsidi yang digelontorkan oleh Pemerintah bagi rakyat dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap energi. (Arie Nugroho)