Tiga Jurus Jokowi untuk Tingkatkan Perekonomian Desa

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, mengungkapkan tiga jurus yang akan dilakukan pemetintah untuk meningkatkan perekonomian desa di tengah pandemi Covid-19. Apa itu?

Saat memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai percepatan peningkatan ekonomi desa secara virtual, Kamis (24/9/2020), Jokowi menegaskan desa harus menjadi penyangga ekonomi jika terjadi krisis di perkotaan.

"Ketika terjadi krisis ekonomi di perkotaan maka desa menjadi penyangga, menjadi buffer," kata Jokowi.

Baca Juga:

1. Yurianto: Jangan Buat Prediksi Covid-19 Tanpa Upaya Komprehensif

2. PLN: Tarif Listrik Turun Tanpa Syarat Apa Pun

3. Hobi Buang Makanan, Cina Tutup 13.600 Akun Mukbang

4. PBB: UU Keamanan Nasional Kekang Kebebasan Berekspresi Hong Kong

Jokowi mengungkapkan ada tiga jurus yang disiapkan. Pertama, menargetkan dalam jangka pendek program yang berkaitan dengan jaring perlindungan sosial berjalan baik.

"Seperti PKH, bansos tunai, BLT desa, betul-betul harus kita pastikan tepat sasaran dan berjalan efektif. Dan pastikan itu diterima oleh masyarakat di desa yang terdampak Covid-19 dan yang sangat membutuhkan," katanya.

Jokowi juga mengatakan pelaksanaan program padat karya tunai di desa harus mampu mengurangi beban masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kesulitan mencari kerja, serta masyarakat yang berasal dari kelompok tidak mampu.

Kedua, Jokowi meminta seluruh pejabat negara menjadikan pandemi Corona sebagai momentum untuk mengintegrasikan atau mengkonsolidasikan program penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan ekonomi desa.

"Saya minta semua kementerian jangan membuat program sendiri-sendiri yang lepas-lepas tidak terintegrasi tidak terpadu, sehingga, outcome hasilnya tidak terlihat, ini harus terintegrasi betul," jelasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mencontohkan program desa yang terintegrasi adalah Kementerian Desa memastikan program dana desa digunakan untuk kegiatan produktif. Sementara Kementerian PUPR menyediakan infrastruktur dasarnya, sedangkan Kementerian Perhubungan memenuhi konektivitas transportasinya.

Selanjutnya, kata Jokowi Kementerian Sosial melaksanakan program penanganan masyarakat yang tidak mampu, terakhir Kementerian Koperasi dan UKM mengurus sektor-sektor usaha kecil dan mikro di desa.

"Saya kira banyak sekali yang bisa dilakukan, tapi kalau tidak terintegrasi, lepas-lepas ini akan hasilnya tidak akan kelihatan. Oleh sebab itu semuanya dijalankan dalam strategi besar, solid dan terintegrasi," tegas dia. (Arie Nugroho)