Sri Mulyani: Sistem Logistik di Indonesia Bagikan Benang Kusut

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa sistem logistik di Indonesia bagaikan benang kusut. Menurutnya, hal ini menyebabkan inefisiensi yang merugikan pengusaha.

Banhkan, Sri Mulyani menyebut ongkos logistik di Indonesia salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar 23,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut juga jauh lebih tinggi dari ongkos logistik di Malaysia yang hanya 13 persen terhadap PDB.

"Gambaran logistik kita saat ini seperti benang ruwet. Meskipun kita dulu sudah merintis dengan adanya nasional single window yang menghubungkan beberapa kementerian lembaga. Namun, belum membentuk ekosistem yang mempermudah transaksi ke para pengusaha," ujarnya dalam konferensi pers Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga:

1. Yurianto: Jangan Buat Prediksi Covid-19 Tanpa Upaya Komprehensif

2. PLN: Tarif Listrik Turun Tanpa Syarat Apa Pun

3. Hobi Buang Makanan, Cina Tutup 13.600 Akun Mukbang

4. PBB: UU Keamanan Nasional Kekang Kebebasan Berekspresi Hong Kong

Menurut Sri Mulyani Indonesia National Single Window (INSW) yang pernah dirintis hanya mengintegrasikan layanan antar instansi pemerintah yakni 16 kementerian dan lembaga. Sehingga eksportir atau importir tetap harus melakukan proses transaksi yang berulang-ulang.

Oleh karena itu, pemerintah membentuk National Logistic Ecosystem (NLE) atau Ekosistem Logistik Nasional yang menjadi mandat Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada tanggal 16 Juni 2020.

Sri Mulyani menambahkan NLE akan menghubungkan kementerian, serta pelaku usaha hingga perbankan. "Proses bisnisnya akan dirapikan dan disederhanakan melalui single submission dan layanan pelabuhan serta perizinan," ucapnya.

Dengan layanan ini, importir dan eksportir serta pelaku logistik tidak harus berkali-kali melakukan penyerahan dokumen atau perizinan untuk berhubungan dengan instansi pemerintah ataupun antar mereka sendiri. Dengan sistem ini diharapkan ada kemudahan dan clarity atau kejelasan dalam seluruh proses perizinan.

"Meski bukan integrasi, tapi kolaborasi yang sangat mempermudah dan menyederhanakan. Kalau kita lihat keseluruhan government to goverment dari INSW nanti akan mencakup simplifikasi dokumen sampai masalah perizinan serta sharing proses bisnis," tandas Sri Mulyani. (Arie Nugroho)