Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) untuk diundangkan melalui Sidang Paripurna.
Selama tujuh bulan terakhir, RUU Ciptaker dibahas oleh pemerintah dan parlemen. RUU Ciptaker menuai kontroversi karena dianggap tak memihak pekerja dan masyarakat kawasan hutan.
Baca Juga: Produksi, Konsumsi & Tabungan: Kunci Pahami Resesi IndonesiaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan RUU Ciptaker merupakan payung hukum untuk mendorong debirokratisasi dan efisiensi pemerintah.
Melalui RUU Ciptaker, pemerintah mendukung keberlangsungan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan mempermudah pendirian perusahaan.
"Khusus UMKM cukup pendaftaran, sehingga biaya yang dikeluarkan UMKM menjadi lebih kecil. Koperasi dipermudah menjadi sembilan orang, sertifikasi halal diperluas dan dipermudah," kata Airlangga dalam Rapat Kerja bersama Baleg, Sabtu (3/10/2020).
Selain itu, pemerintah juga memastikan masyarakat di kawasan hutan mendapat hak tanah miliknya. Dengan begini, tak benar bila RUU Ciptaker akan merugikan masyarakat.
"Masyarakat diberikan haknya, bukan diambil haknya, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan hasil perkebunan. Nelayan juga mendapatkan izin usaha, kemudian pemerintah juga mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Airlangga.
Adapun hak pekerja dalam RUU Ciptaker, pemerintah akan melindungi pekerja melalui jaminan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan.
"Kemudian, sama sekali kita menegaskan tidak menghilangkan hak haid, cuti hamil, yang sudah diatur di UU Ketenagakerjaan," tambah Airlangga. (Al-Hanaan)
Foto: Wow Keren
Comments