Menko PMK Prioritaskan Vaksin Covid-19 Untuk Pendidik

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan pendidik akan diprioritaskan untuk vaksinasi Covid-19.

"Kalau mereka sudah diimunisasi atau divaksinasi maka daya tahan imunitasnya sudah terbentuk. Kalau nanti sudah 70 persen, maka sisanya itu akan terpagari oleh mereka yang sudah imun ini. Nah itu, nanti akhir tahun ini atau paling tidak awal tahun, depan itu sudah dilakukan," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis, Selasa (29/9/2020).

Baca Juga: Sedih! Game FarmVille Mau Undur Diri dari Facebook

Sekitar 140 juta guru dan dosen akan mendapatkan vaksin pertama. Rencananya, vaksin Covid-19 akan diberikan ke 70% warga Indonesia.

"Mudah-mudahan akhir tahun 2021 Indonesia sudah relatif aman dari ancaman Covid-19. Dan di situlah nanti kuliah juga bisa sudah mulai bisa berjalan seperti sedia kala," tutur Muhadjir.

Baca Juga: Mantap! Pertamina Bakal Produksi Baterai Kendaraan Listrik

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan distribusi vaksin Covid-19 dilakukan secara bertahap mulai akhir 2020 atau awal 2021.

Pengadaan, pembelian, dan distribusi vaksin Covid-19 berada di bawah tanggung jawab Menteri Kesehatan.

Baca Juga: Kurangi Emisi Gas, Pertamina Turunkan Harga Pertalite Menjadi Rp6.450 Per Liter

"Nanti di Desember atau awal Januari, Indonesia bisa memulai vaksinasi. Di mana ini sedang dipersiapkan Perpres pengadaan vaksin dan juga terkait masterplan untuk vaksinasi," ungkap Airlangga.

Rencananya, 1,3 juta vaksin akan diberikan kepada tenaga medis yang berada di garda terdepan. Kemudian, disusul oleh pelayan publik dan aparatur negara.

Baca Juga: Bos BCA: Lakukan Digitalisasi Perbankan Jika Ingin Tetap Eksis

Selain itu, sebanyak 86 juta vaksin disiapkan untuk mereka yang berusia produktif kelompok komorbid, peserta BPJS Kesehatan, dan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

"Road map dipersiapkan ada yang di garda terdepan sejumlah 1,3 juta. Kemudian pelayanan publik, ada aparatur negara, yang masuk dalam tahap pertama dan kedua," tandas Airlangga. (Al-Hanaan)

Foto: Istimewa