APBN 2021, Jurus Pamungkas Menkeu Pulihkan Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjelaskan jurus pamungkas untuk memulihkan ekonomi tahun depan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

"Instrumen APBN 2021 diharapkan akan bisa betul-betul jadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya tahan dan memulihkan ekonomi serta kehidupan masyarakat," kata Sri Mulyani dalam Rapat Banggar, Jumat (25/9/2020).

Baca Juga: Diketuai Menkeu, Pemerintah & Baleg DPR Putuskan SWF Bermodal Rp15 T

Postur sementara APBN 2021 sudah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan akan dibawa ke sidang paripurna akhir September.

Dalam postur sementara APBN 2021, pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5%, inflasi 3%, nilai tukar rupiah Rp 14.600 per US$, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,29%.

Baca Juga: Wahai Pasien Covid-19! Perhatikan 2 Hal Ini Jika Ingin Cepat Sembuh

Untuk bidang energi dan mineral, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 45 barel, lifting minyak bumi 705 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1,00 juta barel setara minyak per hari.

"Di APBN 2021 kita di satu sisi berikan sinyal kepada masyarakat dan dunia usaha bahwa kita ingin terus support agar mereka bisa pulih dan bangkit kembali. Di sisi lain juga berikan sinyal kehati-hatian," katanya.

Baca Juga: Antisipasi Bencana, Kementerian PUPR Gunakan Teknologi Tahan Gempa Karya Anak Bangsa

"Sinyal prudent atau kebijakan dalam jaga keseluruhan dan keberlangsungan dari APBN yang merupakan instrumen fiskal penting, yang bekerja luar biasa keras dalam situasi Covid-19," imbuh Menkeu.

Sebagai informasi, pendapatan negara 2021 disepakati Rp 1.743,64 triliun dengan rincian pendapatan dalam negeri Rp 1.742,74 triliun dan pendapatan hibah sebesar Rp 902,8 miliar.

Baca Juga: Surati Menko Airlangga, Pengusaha Mal Minta Keringanan Pajak

Adapun belanja negara disepakati sebesar Rp 2.750,02 triliun, lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 2.747,52 triliun.

Belanja negara yang melebihi pendapatan ini membuat defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp 1.006,37 triliun atau setara 5,70% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Kapan Pandemi Covid-19 di Indonesia Berakhir? Ini Kata Profesor Statistika UGM

Rincian belanja 2021 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.954,54 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 795,47 triliun. (Al-Hanaan)

Image by Megan Rexazin from Pixabay